Mengantisipasi Kewajiban Pesangon/Pensiun dengan mengikuti Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) untuk mendapatkan manfaat penghematan Pajak.
Post Date : 01 March 2017
Viewed : 638 times

  • Taat peraturan dan sekaligus mendapatkan manfaat dari mengikuti aturan tersebut mungkin merupakan hal yang jarang, karena umumnya Manajemen memprioritaskan kondisi saat ini daripada kewajiban yang akan datang terutama menyangkut biaya terhadap karyawan. Salah satu biaya yang tidak bisa dihindari adalah uang pesangon dan pensiun sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003. Berdasarkan pasal 167 ketika karyawan memasuki umur pensiun perusahaan wajib membayar Pesangon atau uang Pensiun yang besarnya minimal harus sama dengan Pesangon sesuai dengan Pasal 156.

    Dikarenakan jumlahnya signifikan untuk kompensasi pesangon/pensiun , maka seharusnya perusahaan sudah mulai mencadangkan pesangon tersebut sebelum terjadinya kewajiban berdasarkan Standar Akuntansi, PSAK 24 Imbalan kerja diharuskan dicadangkan imbalan paska kerja dan pesangon berdasarkan perhitungan akturia, tetapi secara peraturan pajak tidak dianggap biaya karena pajak mengakui biaya ketika dikeluarkan biaya tersebut.

    Sejak 2013, sebetulnya Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan disetujui Otoritas Jasa Keuangan telah membuat Program Pensiun untuk Kompensi Pesangon (PPUKP) yang sebetulnya menjawab sekaligus persyaratan ketentuan UU Ketenagakerjaan, peraturan PSAK 24 dan Pajak. Karena terdapat 4 manfaat dari PPUKP yaitu

    1. Pencadangan yang dikeluarkan ke DPLK dapat dianggap seperti biaya secara Pajak, berdasarkan UU Pajak Penghasilan. Saya pernah mendapatkan tawaran dari perusahaan Asuransi terkemuka yang menawarkan program retensi untuk karyawannya, namun sayangnya meskipun program retensi tersebut bagus, tidak dapat dikurangkan sebagai biaya secara pajak, karena perusahaan asuransi tersebut tidak memiliki ijin sebagai DPLK yang mendapatkan perlakuan khusus secara UU Pajak Penghasilan.

    2. Dana pencadangan tersebut atas nama perusahaan bukan atas nama karyawan, sehingga pencadangan tersebut tidak pengaruh oleh keluarnya karyawan. Hal ini berbeda dengan produk DPLK terdahulu yaitu Program Pensiun Iuran Pasti yang harus dibentuk berdasarkan untuk masing-masing nama karyawan, sehingga bila karyawan keluar, maka dana yang terkumpul akan menjadi milik karyawan yang keluar. Hal ini menjadi hambatan bagi perusahaan untuk membentuk cadangan dengan Program Pensiun Iuran Pasti.

    3. Ketika karyawan mendapatkan pensiun, aturan Pajak Pensiun yang berlaku pada saat ini bagi DPLK adalah hanya 5%. Sedangkan perusahaan harus mengikuti 2 aturan berbeda yaitu untuk pesangon tarif pajaknya hingga 25% sedangkan pensiun 5%. Baik bagi perusahaan yang memberikan gaji dengan pajak ditanggung perusahaan, PPUKP dapat menghemat pengeluaran pajak yang ditanggung perusahaan ataupun bagi karyawan mendapat pemotongan pajak yang hanya 5% apapun kondisinya.

    4. Manfaat lain bagi perusahaan yang ikut serta dalam PPUKP adalah hasil investasi tidak dikenakan pajak, sehingga dapat mengkompensasikan biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengelolaan oleh DPLK.

    Berdasarkan diskusi dengan DPLK, PPUKP dapat diperuntuk:

    1.Pensiun normal sesuai umur normal pension

    2. Pensiun dini/dipercepat, pensiun dini/dipercepat ini dapat berartj perusahaan dapat memanfaatkan PPUKP untuk Pemutusan Hubungan Kerja karyawan sebelum umur pensiun yang biasanya 10 tahun umur dari umur pensiun normal.

    3. Uang pisah, jika karyawan mengundurkan diri (selama umur karyawan dalam rentang umur pensiun dini/dipercepat)

    4. Karyawan meninggal dunia.

    5. Karyawan kecelakaaan

    Dari peruntukan PPUKP, maka sebetulnya PPUKP dapat berguna tidak hanya untuk Pensiun, namun juga Pemutusan Hubungan Kerja dan Uang Pisah untuk karyawan mengundurkan diri asal karyawan sudah telah memenuhi syarat umur Pensiun dipercepat.

     

    Bila Manajemen perusahaan berminat untuk membentuk pencadangan melalui PPUKP, Manajemen dapat memilih satu dari 25 DPLK yang telah mendapat ijin untuk PPUKP. Saran saya Manajemen perusahaan dapat menilai reputasi perusahaan, kinerja manajemen Investasi yang mengelola dana pencadangan dan hal yang penting juga biaya pengelolaan selain pelayanan dari DPLK tersebut. Hal lebih lanjut dapat diemail ke Sutjipto@widyapresisisolusi.com

     

     

    Anticipating the Obligation of Pension/Severance and Retirement by participating in the Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP)(Pension Program for Compensation of Severance) to receive the benefit of saving Tax. 

     

    Complying with the regulation as well as receiving the benefit is very rare. Normally, the Management prioritizes current conditions more than obligations in the future especially in terms of employee costs. The costs that cannot be avoided are severance payment and pension according to the Labor Law no 13 2003. Based on article 167, when an employee reaches the pension age, the company is responsible in paying severance or pension compensation, which is minimally equal with severance compensation according to article, no 156. 

    Due to the significant amount of severance/pension compensation, the company should start to reserve the severance before it the time of its duty to pay the severance based on the Accounting Standard PSAK 24.  The employment reward must be reserved after pension age and the severance should be calculated based on the Actuarial calculation. However, based on the tax regulation, this is not taxed because tax is only taken after cost has been incurred. 

    Since 2013, the Association of Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) with the approval of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) created the Pension Program for Severance Compensation (PPUKP) that are meeting all the requirements of the Labor Law, PSAK 24 and tax regulation, because there are 4 benefits of PPUKP which are:

    1. The reserve that is spent to the DPLK can be treated as an expense for tax purposes, based on Income Tax law. I have received an offer from a prominent insurance company who offered a retention program for their employees. However, unfortunately, although they offered a good retention program, it could not be deducted as an expense for tax purposes. This is because the insurance company did not have the license as the DPLK who has special treatment based on the Income Tax Law.

    2. The reserve fund is under company’s name and not under employee’s name, therefore, employees resigning do not affect the reserve. This is different from the previous product of the DPLK, the Define Pension Contribution program, which should be registered under each employee’s name. Therefore, if the employee resigns, the resigning employee will own the fund. This became an obstacle for companies to make a reserve under the Define Pension Contribution Program.

    3. When an employee receives the pension, the applicable Pension tax regulation for DPLK is only 5%. On the other hand, companies need to follow 2 different regulations - up to 25% for severance compensation and 5% for pension. For companies that provide a salary with tax allowance, PPUKP is able to help save tax expenses or the employees is able to receive a tax reduction that is only 5% whatever condition may be.

    4. Another benefit by joining the PPUKP would be the investment result will not be deducted by tax. This can compensate the cost that should be paid to DPLK to manage the fund.

    Based on a discussion with DPLK, PPUKP can be used:

    1. Normal pension according to the normal age for pension.

    2. Early Pension. Early Pension can mean companies can take advantage of the PPUKP in terminating employees who has an age less than pension age. This is commonly 10 year age before the normal pension age.

    3. Detachment money - if the employee has resigned (as long as the employee’s age is above the range of early pension age)

    4. When an employee has passed away.

    5. When an employee gets into an accident.

    Therefore, PPUKP can be used not only for pension, but also in terminating the employee or even to provide detachment money in resignation, as long as the employee has met the early pension age.

    If the management of the company wants to make this reserve through the PPUKP, the management can select one of 25 DPLK that has a license for the PPUKP. My recommendation would be, the management of a company can select their choice based on the reputation of the company, the performance of investment in managing the reserve fund and most importantly, the cost of managing the fund and the service from DPLK. For more information, please feel free to email Sutjipto@widyapresisisolusi.com