Kurang bayar pajak akibat pindah kerja
Post Date : 28 March 2014
Viewed : 1434 times

  • Kemarin sore klien saya mendadak menelepon saya, karena salah seorang Direktur yang pernah bekerja diklien saya kaget kurang bayar pajak pada saat mau lapor pajak. Karena perusahaan tersebut memberikan gaji kotor (gross salary), maka sebetulnya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku, pada saat sesorang keluar ia akan mendapat pengembalian pajak. Dan tim saya memberikan data ke klien tersebut bahwa sebetulnya sudah ada pengembalian pajak pada bulan Mei 2013 yang mungkin ketika beliau  menerima gajinya sebetulnya lebih besar karena ada pengembalian pajak. Beliau baru sadar ketika akhir tahun tiba-tiba kurang bayar.

    Mengapa hal ini terjadi, pada dasarnya asumsi pemotongan pajak adalah gaji setahun dan dikurangi PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang menjadi PKP (pendapatan kena pajak) kemudian dikalikan tarif 5% (bila kurang dari 50 juta), 15% (bila kurang dari 250juta) 25% (bila kurang dari 500 juta) dan hingga 30% (untuk pendapatan kena pajak lebih dari 500juta). Pajak setahun tersebut dibagi 12 sehingga menjadi pajak yang harus dibayar setiap bulan.

    Namun karena yang bersangkutan keluar, maka sesuai aturan pajak, otomatis pendapatannya hanya sampai bulan terakhir bekerja dan otomatis penghasilan kena pajak menjadi berkurang dari perkiraaan semula sedangkan PTKP boleh dihitung penuh, sehingga akhirnya ada pengembalian pajak.

    Demikian seseorang bila pindah ke kantor baru, ia akan dihitung berdasarkan penghasilan mulai bekerja hingga akhir tahun sehingga penghasilan tidak satu tahun penuh dan boleh mendapatkan pengurangan pajak sejumlah PTKP dan dikalikan tariff mulai dari 5%, 15% dst. Hal ini berakibat sebetulnya pembayaran pajaknya perbulannya lebih rendah. Dampak PTKP, dan perhitungan mulai tariff 5%, 15% dst di dua perusahaan mempunyai dampak yang signifikan terhadap yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan harus siap atau rela membayar kurang bayar pajak, karena sebetulnya dari perusahaan pertama terdapat pengembalian pajak dan dari perusahaan kedua pemotongan pajaknya lebih rendah.

     Contoh seseorang (supervisor/manajer) lajang mendapatkan gaji gaji Rp 10,000,000 perbulan dan terkena jamsostek dengan premi JKK & JKM 0.54% dan JHT 2% dan telah bekerja masing-masing 6 bulan di 2 perusahaan. Dari setiap perusahaan, pajak yang dipotong selama bekerja dimasing-masing perusahaan hanya Rp 1,558,000 selama 6 bulan, karena dimasing-masing perusahaan ia mendapatkan penghasilan kena pajak hanya sekitar Rp 31 juta dan kurang dari Rp 50 juta setahun sehingga hanya kena tarif pajak 5%. Padahal bila dihitung setahun yang bersangkutan sudah kena tarif 15% untuk pendapatan kena pajak diatas Rp 50 juta, sehingga pada saat  ia melakukan pelaporan PPh21 ia harus membayar pajak sejumlah Rp 7,997,800. Dari masing-masing perusahaan ia baru dipotong Rp 3,117,600 (2*1,235,200), sehingga ia masih kurang bayar Rp 4,880,200. Tentu ia akan kaget kurang bayar sejumlah tersebut, dan tidak menyadari bahwa selama ini sebetulnya pajak yang dipotong lebih kecil hanya Rp 259,800 perbulan sedangkan seharusnya dipotong Rp 666,483 perbulan, sehingga bila diakumulasi setahun menjadi Rp 4,880,200.

    Bagaimana menghindari ini, sebaiknya bila seseorang pindah kerja, ia segera meminta 1721A1 dari perusahaan lama ia bekerja, agar perusahaan baru dapat memperhitungkan pendapatan netto dan pajak yang sudah dipotong pada pemotongan pajak bulanannya. Dengan demikian pendapatannya dan pajak yang dihitung akan sesuai dengan kenyataan, meskipun konsekuensinya ia akan mendapat potongan pajak sedikit lebih besar, karena pengembalian pajak dari perusahaan lama diperhitungkan dipemotongan pajak di perusahaan baru, namun hal ini menghindari akhir tahun kurang bayar.

    Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, pada kesempatan lain saya akan menjelaskan dampak bekerja diperusahaan yang gajinya net terhadap kurang bayar pajak. Selamat menjalankan kewajiban pelaporan, sebagai wajib pajak yang baik.